Kongkow

ABSTRAKSI

Wacana pengembalian Pilkada ke DPRD dengan dalih efisiensi anggaran. Narasi efisiensi dipandang sebagai kedok politik oligarki untuk merestorasi kekuasaan elit melalui mekanisme yang lebih murah namun tertutup. Secara akuntansi, Pilkada tidak langsung memang mengurangi biaya logistik, tetapi dalam perspektif ekonomi politik terjadi cost-shifting: biaya politik bergeser ke ruang gelap parlemen melalui praktik politik uang yang lebih terkonsentrasi. Legitimasi pemimpin hasil DPRD bersifat sekunder, rentan terhadap capture policy dan politik balas budi, sehingga anggaran publik mudah diselewengkan untuk kepentingan partai atau fraksi. Dampak jangka panjang berupa kerugian negara dan regresi demokrasi jauh lebih besar dibanding biaya Pilkada langsung. Artikel menegaskan bahwa demokrasi memang mahal, namun merupakan investasi kedaulatan rakyat. Mengatasnamakan efisiensi untuk mencabut hak pilih publik adalah bentuk swastanisasi kekuasaan yang berbahaya.

Kata Kunci: Efisiensi Anggaran, Politik Oligarki, Pilkada DPRD, Capture Policy, Regresi Demokrasi

Oleh: Silahudin

Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung

Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kini kembali ditiupkan ke ruang publik. Dalih yang digunakan, memang sangat populis dan sulit dibantah secara permukaan, yaitu efisiensi anggaran.

Para elit berargumen bahwa Pilkada langsung terlalu mahal, menguras APBN/APBD hingga triliun rupiah, dan memicu konflik horizontal. Akan tetapi, jika kita membedahnya dengan kacamata ekonomi politik, narasi efisiensi ini, tak lebih dari sekadar “kuda Troya” yang menyembunyikan syahwat oligarki untuk melakukan resentralisasi kekuasaan.

Mitos Efisiensi

Secara akuntansi murni, Pilkada tidak langsung memang tampak lebih murah, oleh karena menghapus biaya logistik, surat suara, dan honorarium petugas lapangan. Namun, dalam ilmu politik, dikenal konsep cost-shifting (pergeseran biaya). Ketika suara rakyat tidak lagi diperebutkan di lapangan, maka “biaya” tersebut akan berpindah ke koridor-koridor gelap gedung parlemen.

Politik uang tidak akan hilang; ia hanya mengalami penyempitan pasar. Bila dalam Pilkada langsung, kandidat harus menebar logistik ke jutaan pemilih (yang hasilnya pun tidak pasti), dalam sistem DPRD, kandidat hanya perlu “menjinakkan” segelintir pimpinan fraksi. Ini bukan efisiensi, melainkan optimalisasi biaya bagi elit untuk membeli kekuasaan secara lebih murah dan tertutup.

Ancaman “Capture Policy”

Legitimasi pemimpin yang lahir dari rahim DPRD bersifat sekunder. Kepala daerah tidak lagi berutang budi pada rakyat, melainkan pada partai politik, atau koalisi yang memilihnya. Di sinilah letak bahaya latennya, yaitu Capture Policy (pembajakan kebijakan).

Pemimpin yang dipilih DPRD akan terjebak dalam politik balas budi permanen. Anggaran publik yang seharusnya dialokasikan untuk infrastruktur atau kesehatan rakyat, sangat rentan disunat atau diarahkan melalui proyek-proyek titipan sebagai “biaya sewa” (rent-seeking), agar posisinya di kursi kekuasaan tetap aman dari guncangan mosi tidak percaya dewan.

Kerugian negara akibat kebijakan yang korup ini, jauh lebih besar dan bersifat jangka panjang dibandingkan biaya penyelenggaraan Pilkada langsung yang hanya terjadi lima tahun sekali.

Regresi Demokrasi

Menggunakan isu efisiensi untuk mencabut hak pilih rakyat, merupakan bentuk pemikiran jalan pintas (logical fallacy). Jika mahalnya biaya politik disebabkan oleh mahalnya mahar partai dan politik uang, maka yang harus diperbaiki adalah sistem kepartaian dan penegakan hukum, bukan malah mematikan partisipasi publik.

Pilkada langsung merupakan instrumen kontrol. Ia memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menghukum pemimpin yang buruk dan mengapresiasi pemimpin yang berprestasi. Tanpa pemilihan langsung, rakyat kehilangan satu-satunya alat daya tawar (bargaining power) di hadapan penguasa.

Penutup

Menjual narasi “efisiensi anggaran” untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD adalah penghinaan terhadap kecerdasan publik. Demokrasi memang mahal, karena ia adalah investasi untuk memastikan kedaulatan tetap di tangan rakyat, bukan di tangan segelintir elit partai.

Memindahkan kotak suara dari TPS ke gedung DPRD, bukanlah penghematan, melainkan swastanisasi kekuasaan.

Kita, tidak boleh membiarkan demokrasi “dilelang” di ruang tertutup dengan kedok penghematan uang negara. Sebab, harga yang harus dibayar untuk sebuah kediktatoran kecil di daerah jauh lebih mahal daripada harga satu lembar surat suara.*